Investing In Women Katadata : Peran Perempuan Dalam Iklan

Investing In Women Katadata membahas tentang peran perempuan terhadap industri periklana baik domestik mauun industri periklanan global. Dalam pembahasan Investing Women Katadata tersebut diungkapkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup vital bagi industri periklanan di tanah air. Baik sebagai objek periklanan, Praktisi periklanan, dan konsumen dari iklan itu sendiri. Perempuan memang memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melihatnya terutama kaum laki -laki. Perempuan berkulit bersih, putih, tinggi, rambut panjang merupakan sosok perempuan yang masih sering terlihat menghiasi layar televisi tanah air.

Investing In Women Katadata

Dra. Sarah Santi, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul mengungkapkan bahwa bukanlah hal yang baru jika perempuan dan juga tubuhnya kerap kali ditampilkan dalam sebuah iklan. Perempuan, selain menjadi objek dalam membawa pesan iklan, juga memiliki peran lain dalam industri periklanan seperti menjadi praktisi iklan dan menjadi target konsumen dari iklan itu sendiri. Woro Astuti, praktisi periklanan juga mengungkapkan bahwa industri periklanan telah menempatkan perempuan agar setara dengan laki - laki. Woro juga menyebutkan bahwa industri iklan kini telah maju dan tidak terkesan sekonservatif industri yang lain. Pada level top management saja, industri periklanan sudah banyak ditempati oleh kaum perempuan, katanya kepada Investing In Women. Miranti Abidin, seorang praktisi iklan juga menyebutkan bahwa feminisme dalam insutri iklan tidak lepas dari adanya konsekuensi gerakan perempuan yang telah berkembang di banyak negara dan juga sekaligus berhasil menempatkan perempuan pada posisi di level atas.

Sementara itu, dilansir dari https://katadata.co.id/investinginwomen meskipun kaum perempuan sudah ditempatkan setara dalam praktisi iklan, namun kaum perempuan tidak diperlakukan setara ketika sudah berbicara terkait sebagai pemabwa pesan atau objek dalam iklan. Stereotip khas patriarki semakin menguat ketika kaum perempuan yang menjadi model, bintang iklan, dan endorsement kerap kali memunculkan bias gender. Lebih dari itu, hal yang bersifat privasi pun dijadikan bahan komoditas. Hal ini dibuktikan karena Produk yang tidak ada hubungannya dengan tubuh sekalipun tetap emnampilkan perempuan dari sisi sensualitasnya.

Berita Ekonomi : Pendukung Jokowi Terbelah

Berita Terkini terkait berita politik adalah tentang pecahnya suara dukungan dari basis partai pengusung calon presiden dan wakil Presiden 2019. Dukungan dari amsing - masing basis partai pendukung ini paling banyak terjadi di Sumatera, Jawa Barat, dan banten. Partai politik pendukung Koalisi Indonesia Kerja dinilai masih belum cukup solid untuk mendukung Pasangan calon Presiden dan Wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin di wilaya pulau sumatera secara umum, Jawa Barat, dan Banten. Politik memang sangat berpengaruh terhadap update dan informasi terkait Berita Ekonomi baik secara domestik maupun Internasional.

Berita Ekonomi

Dibasis wilayah Koalisi Indonesia kerja tersebut masih terdapat pendukung partai KIK yang juga mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Hal ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh Indikator Politik pada tanggal 16 sampai dengan 26 Desember 2018 yang melibatkan sebanyak 1.220 responden yang juga dilakukan melalui multistage random sampling atau pemilihan responden secara acak. Survey yang dilakukan indikator politik tersebut memiliki margin of error atau tingkat kesalahan sebanyak kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan kontrol kualitas juga dilakukan terhadap 20% sampel.

Merujuk pada Media Online Katadata yang merupakan salah satu situs Berita Bisnis terbaik menyebutkan, Survey Indikator Politik juga menghasilkan temuan bahwa split ticket voting atau terbelahnya pendukung partai pada Koalisi Indonesia Kerja di Pulau sumatera secara umum adalah mencapai 29,2%, di Provinsi Jawa Barat sebesar 32%, dan di Provinsi Banten sebesar 40,6%. Terbelahnya pendukung Joko Widodo paling banyak terjadi di wilayah sebelah barat pulau jawa yang notabe basis pendukung Prabowo Subianto dan juga paling banyak terpecah di pulau sumatera secara umum. Sementara itu, di wilayah Jawa bagian tengah, timur , dan wilayah Yogyakarta, keterbelahan basis pendukung koalisi Indoneisa kerja relatif sangat kecil. Justru keterbelahan pendukung terbelah paling banyak terjadi pada pendukung partai oposisi atau Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Data Ekonomi : Informasi 1 dari 5 Millenial Setuju Sistem Khilafah

Data Ekonomi Indonesia sebelumnya sempat dikejutkan oleh adanya pemberitaan terkait defisit neraca dagang nasional yang pertama kalinya dalam sejarah sangat besar. Defisit ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sangat terpaut jauh sekali. Penyebab utama banyaknya defisit menyebutkan bahwa Data Bisnis Indonesia banyak sekali melakukan impor komoditas dan juga non komoditas. Selain itu, impor migas dan non migas juga turut mewarnai defisit neraca dagang nasional pada tahun 2018 tersebut. Dari sektor perekonomian nasional Indonesia mesti ada perbaikan yang optimal.

Data Ekonomi

Di sisi lain, kondisi politik nasional tengah menghadapi kontes politik akbar untuk memili presiden dan wakil presiden 3 bulan mendatang di tahun 2019. Di sisi lain, ideologi Khilafah sempat muncul dan eksis mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang akhirnya resmi dibubarkan oleh pemerintah. Lalu, apakah ideologi ini benar - benar telah hilang dari benak para kaum muda Indonesia, atau cenderung akan tetap ada dan menjadi gerakan baru yang dapat mengancam pancasila. Dilansir dari Databoks, survey yang dilakukan oleh IDN Research Institute menyebutkan bahwa 1 dari 5 millenial setuju terhadap sistem pemerintahan khilafah. Di dalam laporan IDN Research Institute dengan judul Indonesia Milenial dilakukan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September 2018 yang melibatkan sebanyak 1.400 responden yang tersebar di 12 Kota Besar Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan pemilihan sampel secara acak atau metode multistage random sampling dan menggunakan metode survey interview face to face interview dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,62%.

Dari hasil survey tersebut menunjukan bahwa sebanyak 19,5% kaum millenial menyatakan setuju untuk mendukung Indonesia menjadi sistem khilafah atau menyatakan setuju Indonesia lebih ideal menjadi negara kihilafah. Sementara itu sebanyak 81,5% responden dengan rentang usia dari 20 sampai dengan 35 tahun tetap mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Dilansir juga dari https://databoks.katadata.co.id/ , meskipun secara umum generasi millenial tidak berpaham khilafah, akan tetapi adanya potensi sebesar 19,5% harus dapat diperhatikan secara mendalam oleh pemerintah. Potensi khilafah tersebut kebanyakan berasal dari millenial wanita dan millenial senior.

Terungkap BPJS Kesehatan Stop Kerjasama Rumah Sakit

Kisruh pencabutan layanan BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit maupun faskes mengundang berbagai tanda tanya dikalangan masyarakat dan bahkan menjadi isu liar adanya defisit anggara keuangan BPJS sehingga memutuskan kerjasama dengan rumah sakit maupun faskes. Untuk itu, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) akhirnya memberikan penjelasan terkait isu liar yang berkembang di masyarakat.

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan memastikan bahwa pengehentian kerjasama dengan sejumlah rumah sakit bukan terkait adanya defisit anggaran keuangan BPJS Kesehatan. M Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pemutusan kontrak ini adalah dikarenakan rumah sakit tersebut belum memiliki sertifikat akreditasi. Di sisi lain, sertifikat akreditasi tersebut merupakan hal yang wajib dipenuhi rumah sakit untuk dapat menjalani program JKS-KIS Jaminan Kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat.

M Iqbal juga menuturkan jika ada layanan kesehatan yang belum dibayarkan oleh BPJS kesehatan, maka pihak rumah sakit bisa menggunakan skema supply chain financing Bank rekanan BPJS KEsehatan. Skema ini merupakan cara yang tepat karena bank akan ambil alih tagihan BPJS Kesehatan agar pihak rumah sakit dapat dengan cepat menerima pembayaran.

Dana Kampanye Capres Parpol Minim

Dana Kampanye Capres Cawapres untuk pemilihan umum tahun 2019 sangat minim dana yang bersumber dari partai politik pendukung calon presiden dan wakil presiden baik nomor urut 01 maupun nomor urut 02. Untuk dana kampanye capres cawapres saja, nomor urut 01 mendapatkan dana sebesar 55,9 miliar rupiah, sementara Prabowo - Sandiaga unggul tipis dengan dana kampanye sebesar 56 miliar rupiah.

Dana Kampanye Capres

Kebanyakan dana kampanye tersebut berasal dari sumbangan manyarakat kelompok serta dana pribadi. Sementara dana kampanye dari partai pendukung rupanya tidak dapat diharapkan. Begitupun juga dari kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dari sebanyak 5 partai pengusung, hanya Gerindra yang menyumbangkan dana kampanye untuk kepentingan kampanye capres cawapres.

Partai pengusungnya yakni PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya belum bisa turut andil dalam memberikan dukungannya berupa sumbangan dana kampanye capres cawapres mendatang. Hal ini direspon oleh Prabowo imbas dari minimnya kontribusi partai pendukung dengan mengatakan bahwa jika tidak turut menyumbang maka ini sudah kelewatan karena tukang ijek saja memberikan oenghasilannya kepada dana kampanye capres cawapres nomor urut 02.

Jadwal Debat Pilpres 2019

Debat Pilpres 2019 akan sedikit menarik kali ini. Berbeda dengan debat pilpres periode sebelumnya, kali ini KPK akan terlibat dalam merumuskan materi debat capres cawapres 2019. KPK (komisi pemberantasan Korupsi) akan melibatkan diri dalam pembahasan materi debat pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 terkait materi isu pemberantasan korupsi.

Debat Pilpres 2019

KPK juga akan menyampaikan sejumlah poin - poin krusial yang perlu untuk dibahas dan juga dimintakan pendapatnya kepada sejumlah pasangan capres dan cawapres pada saat debat. Febri Diansyah, Juru bicara komisi pemberantasan korupsi menjelaskan bahwa KPK telah memutuskan untuk terlibat secara substansi di dalam rapat dan pembahasan materi debat yang nantinya juga akan dihadiri oleh para pakar, panelis, dan atau ahli yang diundang oleh Komisi pemilihan umum Republik Indonesia.

Salah satu poin yang ingin KPK bahas adalah terkait penguatan suatu landasan hukum pemberantasan korupsi melalui perubahan undang 0 undang no 31 tahun 1999 terkait Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001.

Inilah Fasilitas Kesehatan BPJS 2019

Berapa sih jumlah Fasilitas Kesehatan BPJS muali tahun 2019 ini ? Apalagi ditambah adanya aturan baru yakni per tanggal 1 Januari 2019 setiap fasilitas kesehatan yang ingin menjadi mitra BPJS kesehatan wajib memiliki sertifikat akreditasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan dalam surat menteri keshatan Nomoe HK.03.01/Menkes/768/2018.

Fasilitas Kesehatan BPJS

Dengan ini maka per tanggal 1 Januari 2019, Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan maka fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan sebanyak 27.989 unit. Puluhan ribu unit fasilitas kesehatan tersebut terdiri atas 23.827 unit faskes tingkat pertama dan sebanyak 4.165 unit faskes tingkat lanjutan. Kebanyakan fasilitas kesehatan tingkat pertama didominasi oleh Puskesmas yakni mencapai 9.931 unit kemudian diikuti oleh Klinik Pratama yang mencapai 6.535 unit.

Sedangkan faskes dokter gigi perorangan mencapai 5.338 unit, dokter gigi mencapai 1.997 unit, dan rumah sakit kelas D pratama. Sedangkan untuk pasilitas kesehatan tingkat lanjutan didominasi oleh Rumah Sakit yang mencapai 2.237 unit. Kemudian Optik sebanyak 1.062 unit, Klinik Utama sebanyak 237 Unit, dan APotik PRB dan Kronis Sebanyak 626 unit.